kegiatan pemberdayaan perempuan

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan yang selanjutnya disebut PKHP adalah

upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan

kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia dari berbagai bidang

pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK), sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup.

2. Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbentuk Badan atau Kantor.

3. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang

dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

4. Kelembagaan PUG adalah kelembagaan yang memenuhi unsur-unsur prasyarat

PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma

yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara

adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang

pembangunan dan tingkatan pemerintahan.

5. Pemberantasan Buta Aksara Perempuan yang selanjutnya disebut PBAP adalah

kebijakan untuk mempercepat penurunan buta aksara perempuan usia 15-44 tahun

sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bersama antara Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.

6. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut BKB adalah gerakan masyarakat yang

diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dalam

pembinaan tumbuh kembang anak umur 0-5 tahun.

7. Hak Reproduksi adalah hak-hak dasar setiap pasangan maupun individu untuk

secara bebas dan bertanggung jawab memutuskan jumlah, jarak kelahiran, dan

waktu untuk memiliki anak dan mendapatkan informasi serta cara melakukannya,

termasuk hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi dan juga

kesehatan seksual (ICPD, Kairo 1994).

8. Gerakan Sayang Ibu yang selanjutnya disebut GSI adalah gerakan yang

dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk peningkatan kualitas hidup

perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap upaya

percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) karena hamil, bersalin dan nifas

serta penurunan angka kematian bayi (AKB).

9. Kecamatan Sayang Ibu adalah kecamatan yang telah mempunyai satuan tugas

(satgas) GSI dan melaksanakan program GSI secara terorganisir dan didukung oleh

desa dan kelurahan Siap Antar Jaga (SIAGA).

10. Desa dan kelurahan SIAGA adalah desa dan kelurahan yang memiliki sistem

pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan

dengan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir serta penanggulangan komplikasi

serta proses rujukan menghadapi persalinan bagi ibu hamil ke fasilitas pelayanan

kesehatan.

11. Suami SIAGA adalah kondisi kesiagaan suami dalam upaya memberikan

pertolongan dalam merencanakan dan menghadapi kehamilan, persalinan dan nifas

terhadap istrinya.

12. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan yang selanjutnya disebut PPEP

adalah program strategis peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak ekonomi

perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam upaya

mengurangi beban biaya kesehatan dan pendidikan keluarga miskin.

13. Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri yang selanjutnya disebut Model

Desa PRIMA adalah sebuah desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan

melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan

bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi/sumber daya baik alam

maupun manusia.

14. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera yang

selanjutnya disebut P2WKSS adalah program terpadu peningkatan peran perempuan

yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara

terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas keluarga.

15. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya

disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya

pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan

perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk

perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, yang

meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan

reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan

terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis

perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan

dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

16. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat

Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi,

fungsi dan kegiatan untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka

mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya

masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi

politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.