Foto-foto kegiatan PTK-PNF
PENDIDIKAN YANG MENYENTUH KEPENTINGAN HIDUP MASYARAKAT
Rencana para orangtua murid dan siswa korban ujian nasional atau UN didukung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia segera mengajukan gugatan hukum secara berlapis dalam kaus UN. Selain itu juga akan mengajukan gugatan warga negara dan mengajukan pengaduan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. UN sebagai penentu lulus tidaknya seseorang merupakan kebijakan yang salah dan menimbulkan dampak negatif.( Kompas ,Kamis 6 juli 2006).
Dampak negatif yang harus ditanggung siswa beserta orangtuanya serta masyarakat sangat beragam. Mereka ada yang mencoba bunuh diri, merusak sekolah, menganiaya gurunya dan berbagai masalah yang muncul. Stres dan sakit serta kecemasan makin bertambah setelah depdiknas mengambil keputusan tidak ujian ulang. Namun mereka masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian melalui kejar paket B dan paket C. Solusi yang diambil pemerintah diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan siswa yang tidak lulus UN. Tetapi harapan dari pemerintah untuk ini masih dianggap belum dapat menyelesaikan permasalahan jangka panjang. Keputusan hanya untuk kepentingan jangka pendek yang sewaktu-waktu dapat berubah.
Memang konsekuensi atas perluasan dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar, sebagai dampak Program Wajar Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, mengakibatkan semakin bertambahnya partisipasi pada pendidikan menengah. Meningkatnya partisipasi pendidikan menengah tersebut juga akan menimbulkan permasalahan baru pada penyediaan kesempatan belajar. Perluasan dan pemerataan pendidikan juga berpengaruh pada peningkatan pemerataan memperoleh pendidikan bagi siswa lulusan SD sederajat yang karena berbagai alasan tertentu tidak dapat mengikuti pendidikan SMP.
Pada hal Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan , Visi Pendidikan Nasional adalah “Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.”
Untuk dapat mencerdaskan kebidupan bangsa bukan hanya melalui pendidikan formal saja, namun juga melalui pendidikan non formal yang memiliki peran dan fungsi strategis sesuai UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 yang menyatakan pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai standar nasional pendidikan. Dan bagi penyelenggara setiap satuan pendidikan pada jalur nonformal juga wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. (PP No. 19 Tahun 2005).
Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
Mutu pendidikan.
Bahwa mutu pendidikan dipengaruhi kualitas masukan, antara lain adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun telah ada perubahan yang baik sesuai tujuan yang ditetapkan.Namun demikian masih banyak penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah, baik karena belum pernah sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Bahwa sebagian besar anak putus sekolah atau DO atau tidak melanjutkan sekolah disebabkan alasan ekonomi, misalnya tidak memiliki biaya sekolah , harus bekerja dan mencari nafkah serta berbagai faktor lainnya .Masih banyak alasan lain yang menyebabkan anak-anak usia sekolah tidak dapat memperoleh pendidikan ,apalagi memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan . Bagi masyarakat terutama golongan ekonomi lemah termasuk didalamnya pelaku usaha kecil, petani, buruh pabrik ,dan pekerja rendahan paling merasakan dampaknya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar sandang dan panganpun mereka masih serba kekurangan
Untuk itu, peningkatan pemerataan dan perluasan pendidikan dapat ditempuh dengan memberikan pelayanan pendidikan non formal yang misalnya pendidikan kecakapan hidup,ketrampilan kerja dan peningkatan pendidikan melalui kursus. Pada era otonomi daerah pemanfaatan faktor potensi Sumber Daya Alam dan potensi Sumber Daya Manusia masih belum optimal, hasil pembangunan belum banyak dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan dan daerah pinggiran kota dampaknya jumlah pengangguran dan keluarga pra sejahtera semakin meningkat.. Serta masih banyak masyarakat terutama bagi mereka yang karena keadaan terpaksa tidak memungkinkan untuk dapat memperoleh palayanan pendidikan, apalagi pendidikan yang bermutu.
Untuk itu peran orang tua ,pendidik dan semua pihak yang berminat pada pendidikan sangat diperlukan dalam upaya pengembangan potensi peserta didik. Upaya pengembangan tersebut harus dilakukan melalui berbagai kegiatan memiliki kesempatan untuk berekplorasi, menemukan ,mengekspresikan, berkreasi, belajar secara menyenangkan serta membantu anak akan mengenal dirinya sendiri, orang lain dan lingkunganya.
Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi pemersatu bangsa,penyamaan kesempatan dan pemgembangan potensi diri. Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan yang menyentuh kepentingan hidup masyarakat harus menjadi perhatian yang serius. Pertumbuhan ekonomi yang masih jauh dari yang diharapkan sampai saat ini sangat berpengaruh terhadap munculnya masalah pada bidang pendidikan.
Maka perlu adanya pemikiran yang jelas dan terarah untuk menghadapi situasi dan kondisi ini, dan diharapkan adanya suatu langkah yang nyata untuk membangkitkan semangat belajar Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia , memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan untuk mengembangkan potensinya. Pendidikan Non Formal adalah bagian dari jalur pendidikan yang berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini,pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan serta pendidikan ketrampilan kerja,pendidikan pemberdayaan perempuan dan pendidikan kepemudaan,merupakan salah satu bagian jalur pendidikan yang sangat strategis .
Peran SKB sangat penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan program pendidikan non formal kepada masyarakat pada umumnya serta pada khususnya kelompok masyarakat yang kurang mampu/miskin,menganggur dan atau tidak belajar pada jalur sekolah formal untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan ketrampilan sebagai bekal hidup secara layak dan lebih meningkat tingkat pendapatannya.
Untuk itu pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia , memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan untuk mengembangkan potensinya. Pendidikan Non Formal bagian dari jalur pendidikan yang berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini,pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan serta pendidikan ketrampilan kerja.,pendidikan pemberdayaan perempuan dan pendidikan kepemudaan,merupakan salah satu bagian jalur pendidikan yang sangat strategis , yang menyentuh kepentingan hidup masyarakat
oleh : Lambang Prasetyo
Rencana para orangtua murid dan siswa korban ujian nasional atau UN didukung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia segera mengajukan gugatan hukum secara berlapis dalam kaus UN. Selain itu juga akan mengajukan gugatan warga negara dan mengajukan pengaduan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. UN sebagai penentu lulus tidaknya seseorang merupakan kebijakan yang salah dan menimbulkan dampak negatif.( Kompas ,Kamis 6 juli 2006).
Dampak negatif yang harus ditanggung siswa beserta orangtuanya serta masyarakat sangat beragam. Mereka ada yang mencoba bunuh diri, merusak sekolah, menganiaya gurunya dan berbagai masalah yang muncul. Stres dan sakit serta kecemasan makin bertambah setelah depdiknas mengambil keputusan tidak ujian ulang. Namun mereka masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian melalui kejar paket B dan paket C. Solusi yang diambil pemerintah diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan siswa yang tidak lulus UN. Tetapi harapan dari pemerintah untuk ini masih dianggap belum dapat menyelesaikan permasalahan jangka panjang. Keputusan hanya untuk kepentingan jangka pendek yang sewaktu-waktu dapat berubah.
Memang konsekuensi atas perluasan dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar, sebagai dampak Program Wajar Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, mengakibatkan semakin bertambahnya partisipasi pada pendidikan menengah. Meningkatnya partisipasi pendidikan menengah tersebut juga akan menimbulkan permasalahan baru pada penyediaan kesempatan belajar. Perluasan dan pemerataan pendidikan juga berpengaruh pada peningkatan pemerataan memperoleh pendidikan bagi siswa lulusan SD sederajat yang karena berbagai alasan tertentu tidak dapat mengikuti pendidikan SMP.
Pada hal Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan , Visi Pendidikan Nasional adalah “Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.”
Untuk dapat mencerdaskan kebidupan bangsa bukan hanya melalui pendidikan formal saja, namun juga melalui pendidikan non formal yang memiliki peran dan fungsi strategis sesuai UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 yang menyatakan pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai standar nasional pendidikan. Dan bagi penyelenggara setiap satuan pendidikan pada jalur nonformal juga wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. (PP No. 19 Tahun 2005).
Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
Mutu pendidikan.
Bahwa mutu pendidikan dipengaruhi kualitas masukan, antara lain adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun telah ada perubahan yang baik sesuai tujuan yang ditetapkan.Namun demikian masih banyak penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah, baik karena belum pernah sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Bahwa sebagian besar anak putus sekolah atau DO atau tidak melanjutkan sekolah disebabkan alasan ekonomi, misalnya tidak memiliki biaya sekolah , harus bekerja dan mencari nafkah serta berbagai faktor lainnya .Masih banyak alasan lain yang menyebabkan anak-anak usia sekolah tidak dapat memperoleh pendidikan ,apalagi memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan . Bagi masyarakat terutama golongan ekonomi lemah termasuk didalamnya pelaku usaha kecil, petani, buruh pabrik ,dan pekerja rendahan paling merasakan dampaknya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar sandang dan panganpun mereka masih serba kekurangan
Untuk itu, peningkatan pemerataan dan perluasan pendidikan dapat ditempuh dengan memberikan pelayanan pendidikan non formal yang misalnya pendidikan kecakapan hidup,ketrampilan kerja dan peningkatan pendidikan melalui kursus. Pada era otonomi daerah pemanfaatan faktor potensi Sumber Daya Alam dan potensi Sumber Daya Manusia masih belum optimal, hasil pembangunan belum banyak dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan dan daerah pinggiran kota dampaknya jumlah pengangguran dan keluarga pra sejahtera semakin meningkat.. Serta masih banyak masyarakat terutama bagi mereka yang karena keadaan terpaksa tidak memungkinkan untuk dapat memperoleh palayanan pendidikan, apalagi pendidikan yang bermutu.
Untuk itu peran orang tua ,pendidik dan semua pihak yang berminat pada pendidikan sangat diperlukan dalam upaya pengembangan potensi peserta didik. Upaya pengembangan tersebut harus dilakukan melalui berbagai kegiatan memiliki kesempatan untuk berekplorasi, menemukan ,mengekspresikan, berkreasi, belajar secara menyenangkan serta membantu anak akan mengenal dirinya sendiri, orang lain dan lingkunganya.
Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi pemersatu bangsa,penyamaan kesempatan dan pemgembangan potensi diri. Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan yang menyentuh kepentingan hidup masyarakat harus menjadi perhatian yang serius. Pertumbuhan ekonomi yang masih jauh dari yang diharapkan sampai saat ini sangat berpengaruh terhadap munculnya masalah pada bidang pendidikan.
Maka perlu adanya pemikiran yang jelas dan terarah untuk menghadapi situasi dan kondisi ini, dan diharapkan adanya suatu langkah yang nyata untuk membangkitkan semangat belajar Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia , memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan untuk mengembangkan potensinya. Pendidikan Non Formal adalah bagian dari jalur pendidikan yang berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini,pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan serta pendidikan ketrampilan kerja,pendidikan pemberdayaan perempuan dan pendidikan kepemudaan,merupakan salah satu bagian jalur pendidikan yang sangat strategis .
Peran SKB sangat penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan program pendidikan non formal kepada masyarakat pada umumnya serta pada khususnya kelompok masyarakat yang kurang mampu/miskin,menganggur dan atau tidak belajar pada jalur sekolah formal untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan ketrampilan sebagai bekal hidup secara layak dan lebih meningkat tingkat pendapatannya.
Untuk itu pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia , memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan untuk mengembangkan potensinya. Pendidikan Non Formal bagian dari jalur pendidikan yang berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini,pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan serta pendidikan ketrampilan kerja.,pendidikan pemberdayaan perempuan dan pendidikan kepemudaan,merupakan salah satu bagian jalur pendidikan yang sangat strategis , yang menyentuh kepentingan hidup masyarakat
oleh : Lambang Prasetyo
1 komentar:
bagus
Posting Komentar